Kolase Tribunkaltim.co
Jenderal TNI Andika Perkasa, Kelompok Kriminal Bersenjata dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Jakarta- Mabes Polri turut mengomentari calon tunggal Jendral Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.
Keputusan Presiden Jokowi itu menunjuk Andiika Perkasa dinilai sangat tepat.
Demikian disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono saat dihubungi, Jumat (5/11/2021).
“Pilihan presiden itu pasti terbaik,” kata Argo.
Jendral bintang dua ini menuturkan, pihaknya tak mempermasalahkan siapapun yang nantinya menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Namun yang terpenting, kata dia, bagaimana sinergisitas Polri dan TNI itu tetap kuat terjalin.
“Siapapun panglimanya. Yang terpenting, sinergitas kita tetap terjaga dan terjamin,” ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI. Hal ini diketahui setelah usulan tersebut masuk ke DPR RI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November ini.
Fit and Proper Test terhadap Andika nantinya akan dilangsungkan 6 November besok.
“Presiden hanya mengusulkan satu nama kepada DPR RI. Karena itu melalui Menseneg telah menyampaikan surpres atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di DPR RI pada Senin (3/11/2021).
Namun penunjukan Andika Perkasa jadi calon Panglima TNI menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat.
Salah satunya dari Koalisi Masyarakat Sipil yang mengkritik penunjukan Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai penunjukan tersebut mengandung tiga permasalahan serius.
Di antaranya, Presiden telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era reformasi dalam regenerasi Panglima TNI.
Pola rotasi penting dilakukan guna meredam kecemburuan sosial sesama prajurit,” peneliti Koalisi Masyarakat Sipil bidang tReformasi Sektor Keamanan Hussein dalam keterangannya, Kamis (4/11).
“Sangat mungkin terjadi di antara prajurit akibat adanya kesan bahwa Presiden RI menganak-emaskan satu matra dalam tubuh TNI, seperti di masa Orde Baru,” sambungnya. /Ta
