DAERAH  

Debt Collector PT MTF Pekanbaru Kangkangi Peraturan Menkeu

Ilustrasi Mandiri Tunas Finance

PEKANBARU, Kabarpolisi.com – Penarikan dengan secara paksa yang dilakukan debt collector kembali terjadi. Nasabah merasa dirugikan dengan prosedur yang dilakukan pihak leasing tersebut.

Hal ini terjadi pada Mursyid yang merupakan nasabah Mandiri Tunas Finance (MTF) yang merasa dirugikan atas penarikan mobil Toyota Yaris BM. 1175 QQ yang dikreditnya.

Menurut Mursyid petugas debt collector PT. Mandiri Tunas Finance mendatangi rumahnya ketika ia dan isterinya tidak berada dirumah.

”Hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 debt collector mendatangi rumah saya dengan membawa mobil derek PT. SGN Towing dengan plat nomor BM 8571 TA, mereka membuka paksa pagar rumah dan mengancam anak saya,”katanya

”Seharusnya perusahaan leasing ternama dibawah naungan PT. Bank Mandiri tbk ini lebih profesional dan jujur dalam melayani konsumen bukan malah sebaliknya,” ujarnya dengan penuh kecewa.

Saya akan mencari keadilan walaupun Polsek Tampan menolak laporan saya, saya aan buat laporan Ke Propam Polda Riau dan BPSK ,” kata Mursyid dengan emosi

Sementara itu Ketua Umum LSM Peduli Aset Kedauatan Bangsa Indonesia (PAKBI) Edi Oman kepada media ini mengatakan, “Kasus penarikan secara paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. ‘Penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector tidaklah diperbolehkan. Menurut dia, terkait prosedur penarikan kendaraan bermotor tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan.

“Kasus penyitaan hanya boleh dilakukan oleh pihak pengadilan. Dengan peraturan Fidusia tersebut, pihak leasing atau kreditur tidak boleh meminta paksa melalui jasa debt collector,” katanya ,Sabtu (27/5).

Edi Oman menambahkan. “Setelah di klarifikasi, kata Edi saat dilakukan penyitaan oleh pihak pengadilan, pihak pengadilan memberikan denda kekurangan pembayaan kredit motor tersebut. Dia menambahkan, apabila masih ada debt collector yang mengambil paksa kendaraan bermotor di jalan ataupun di rumah mereka dapat dikenakan pasal 365 KUHP tentang perampasan.

BACA JUGA  Tirta Mulya: Destinasi Wisata Baru yang Menarik di Kabupaten Banyumas

“Meminta paksa kendaraan bermotor di jalan merupakan tindak pidana kekerasan atau perampasan, mereka bisa diancam pasal 365 KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara,” tandasnya.

Tindakan para debt colector melakukan Penarikan atau perampasan motor kreditan tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah. dan tidak jarang debt collector bertindak sebagai pelaku kejahatan laksana ‘begal’ yang merampas kendaraan kredit saat dikendarai nasabah di jalanan. Akibatnya, tidak salah bila korban meneriaki ‘perampok Maling’, terhadap debt collector yang kerap bertindak kasar melakukan perampasan setelah menyetop korban saat mengendarai motor atau mobil di jalan bebas.’ujar Edi

Seharusnya dengan adanya peraturan Fidusia tersebut, pihak leasing memang tidak dapat mengambil kendaraan Anda secara paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Artinya, kasus Anda akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan Anda. Dengan demikian, kendaraan Anda akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit Anda ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada Anda.’pungkasnya (Deo Febro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.