Muktamar Khilafah 2013 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (2/6). (Foto TEMPO/Dian Triyuli Handoko
JAKARTA, kabarpolisi.com – Ketua Lajnah Khusus Mahasiswa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Bandung Andika Permadi Putra mengatakan, Universitas menjadi basis utama kaderisasi HTI.
“Kampus sangat potensial untuk dakwah,” kata lulusan Jurusan Geodesi Institut Teknologi Bandung kepada TEMPO.CO di Bandung Kamis pekan lalu. Menurutnya,
kader mereka tersebar di 51 kampus di Kota Bandung.
Rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI segera menyebar ke kampus-kampus dan menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa. Di Sekretariat Hizbut Tahrir Universitas Padjadjaran di Jatinangor, Jawa Barat, sebanyak 15 mahasiswa selesai melakukan halakah ketika Tempo tiba di sana pada Kamis pekan lalu.
“Kami baru saja membahas rencana pembubaran HTI oleh pemerintah,” kata Riki Nasrullah, Ketua Lajnah Khusus Mahasiswa Bidang Intelektual HTI Kampus Jatinangor.
Menurut dia, mereka mendiskusikan artikel dalam buletin internal HTI empat halaman, Al-Islam, dengan judul “Khilafah Negara Islam, Mengapa Dikriminalkan?”.
Keputusan membubarkan HTI diambil dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantornya, Senin pekan lalu.
Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan mengkaji sejumlah organisasi yang menentang Pancasila. Menurut Wiranto, HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
HTI, seperti disampaikan juru bicaranya, Ismail Yusanto, kepada Tempo, bercita-cita mendirikan Khilafah Islamiyah. Riki dan teman-temannya di Jatinangor bertekad tak akan surut menyuarakan tegaknya khilafah meski organisasinya akan dibubarkan. “Kami akan terus berdiskusi,” ujar mahasiswa Pascasarjana Jurusan Linguistik Fakultas Ilmu Budaya ini.
Nahdlatul Wathan Dukung
Rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia didukung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Wathan. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal PB Nahdlatul Wathan Lalu Abdul Muhyi Abidin yang mengatakan pembahasan soal pembubaran HTI memerlukan waktu yang lebih panjang.
“Masalah HTI itu prinsipnya sami’na wa atho’na. Ketika itu menjadi kepastian hukum yang ditegakkan oleh pemerintah, kami akan mengikuti alur hukum tersebut,” kata Lalu di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa 16 Mei 2017.
Namun Lalu meminta pembubaran HTI diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Nahdlatul Wathan sendiri mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Sejarah NKRI bagi Nahdlatul Wathan sudah harga mati. Nahdlatul Wathan akan berada di belakang pemerintah,” kata dia.
Editor : Zigit Maha Putra
