DAERAH  

Gagal Awasi Dana Desa, Kapolres Bisa Dicopot

Andi Herman

BUTON, kabarpolisi.com – Bintara pembinanaan dan keamanan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) kini diberi tanggungjawab untuk mengawasi penggunaan dana desa di wilayah hukumnya masing-masing. Pemberian tugas itu merupakan hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo.

Apabila Babinkamtibmas gagal mengawasi dana desa atau diketahui terlibat kasus korupsi penyelewengan dana desa, konsekuensinya bukan hanya Babinkamtibmas yang dicopot, Kapolres juga bisa dicopot dari jabatannya.

Hal tersebut ditegaskan langsung oleh AKBP Andi Herman selaku Kapolres Buton saat dikonfirmasi, Rabu (25/10/2017).

Menurut Andi Herman, dengan ditunjuknya Polri sebagai leading sector pengamanan dana desa, pihaknya siap bertanggungjawab secara maksimal atas kepercayaan pemerintah itu.

Dijelaskannya, sesuai amanah undang-undang Babinkamtibmas bertugas melakukan pembinaan, penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, pemantapan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa, penguatan pengawasan penggunaan dana desa, menfasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa, menfasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa, pertukaran data terkait informasi dana desa.

Sehingga Lanjut dia, Babinkamtibmas tidak dibenarkan melakukan intervensi terkait program desa. Bhabinkamtibmas dilibatkan sebagai konsultan perencanaan, kemudian mereka dimintai pertanggungjawaban, melaporkan kegiatannya kepada Pimpinannya.

“Jadi dia hanya memberikan masukan dan petunjuk pada saat rapat perencanaan desa,” katanya.

Lanjut Andi Herman, jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, Babinkamtibmas berkewajiban melaporkan ke Polsek dan kemudian ditindaklanjuti ke Polres. “Kalau ada indikasi kita lakukan tindakan tegas,” tegasnya.

Olehnya itu, supaya tidak terjadi penyimpangan, dia mengingatkan kepada Kepala Desa, agar wajib melaporkan penggunaan dana desa secara terbuka. 

Babinkamtibmas yang bertugas membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di desa /kelurahan, di wilayah hukum Polres Buton mencapai 50 personil. Mereka akan melakukan pengawasan di 83 Desa se-kabupaten Buton. “Jadi ada satu Babinkamtibmas akan mengawasi tiga desa sekaligus,” sebutnya.

BACA JUGA  Polda DIY Tegaskan Akan Lakukan Penegakan Disiplin dan Kode Etik jika Ada Anggotanya di Balik Operasional Penambangan Ilegal

Sejatinya, terkait penggunaan dana desa ini, Polres Buton sudah melakukan pengawasan lebih dulu, mulai dari tahapan perencanaan sampai bentuk pelaksanaan pekerjaan, termasuk transparansi pengguanaan dana desa yang dibuat oleh masing-masing desa
> seperti pemasangan spanduk terkait laporan kegiatan. “Spanduk yang terpampang dijalan-jalan itu usulan dari kami,” ujarnya.

Rencananya, pada Kamis (26/10/2017) brsok dilaksanakan pertemuan bersama seluruh Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Pemerintah Daerah untuk meninjaklanjuti hasil MoU dari Kemendagri, Kementerian PDTT dan Polri.

La Ode Ali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.