Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto suaramerdeka.com)
SEMARANG, kabarpolisi.com – Gubernur Ganjar Pranowo tidak merasa keberatan jika memang harus dinonaktifkan. Dengan catatan penonaktifan atau bahkan pengunduran diri itu sesuai dengan regulasi yang ada.
Hal itu ia sampaikan saat menjawab wartawan terkait sikap sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendesak Presiden Joko Widodo menonaktifkan sejumlah pejabat aktif yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik di Kemdagri tahun anggaran 2011-2012.
Berdasarkan dakwaan dalam sidang perdana kasus E-KTP disebutkan ada sejumlah pejabat yang ditengarai terlibat dalam kasus tersebut, di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Ketua DPR Setya Novanto.
“Tidak apa-apa, nonaktifkan saja. Bahkan kalau disebut (di pengadilan) non aktif atau mundur saja,” kata Ganjar, Senin (13/3).
Dilansir dari suaramerdeka.com Semarang, namun Ganjar mempertanyakan apa dasar desakan penonaktifan tersebut. Jika khawatir akan mengganggu kinerjanya, ia pastikan tidak terpengaruh. Alasannya, ia sama sekali tidak menerima uang sebagaimana yang disebut dalam dakwaan. “Setahu saya yang nonaktif itu TSK (tersangka),” katanya.
Ganjar juga mengaku tak akan lari dari media. Justru sebaliknya, ia akan menghadapi setiap pertanyaan dari wartawan dan menjelaskan sejauh yang ia ketahui. Hal itu sudah menjadi komitmennya, terlebih setelah menjabat sebagai gubernur dengan tagline ‘mboten korupsi, mboten ngapusi’. “Ini komitmen saya. Antikorupsi saya tunjukkan ke publik,” ujarnya. (bit)
