Para pengusaha smelter dikumpulkan Kapolda Babel Brigjen Polisi Anton Wahono di Ruang Rapat Utama Polda Babel, pada Kamis 16 Maret 2017 untuk diminta tanggung jawab mereklamasi eks lahan tambang. (Foto: BANGKAtimes.com)
PANGKALPINANG, kabarpolisi.com– Kapolda Bangka Belitung, Brigadir Jenderal Polisi Anton Wahono, mengumpulkan seluruh pengusaha smelter timah di Rupatama Polda Babel, Kamis 16 Maret 2017.
Di hadapan para pengusaha smelter itu, tanpa tedeng aling-aling Kapolda mengatakan penambang di Babel ini tak bertanggung jawab. Bekas penambangan dibiarkan, setelah timahnya dikeruk.
“Jangan mau enaknya sendiri. Sisa penambangan, malah dibiarkan menjadi masalah untuk masyarakat,” ujarnya
Menurut mantan Karo Paminal Propam Mabes Polri ini, tiap kali bertandang ke pusat pemerintahan di Jakarta, dia menerima pertanyaan masalah kerusakan lingkungan di Bangka Belitung.
Karena itu jenderal bintang satu yang dikenal low profile dan akrab dengan awak media ini berinisitif turun membantu memperbaiki ‘bopeng wajah’ Bangka Belitung yang rusak akibat penambangan, menjadi hijau kembali.
Kapolda mengingatkan, penambang di Babel bertanggung jawab. Bekas penambangan dibiarkan, setelah timahnya dikeruk.
Dengan mengambil data yang didapat dari Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, melalui slide proyektor Kapolda memperlihatkan tingkat kekritisan lahan di Bangka Belitung. Tercatat 1.053.340 hektar lahan berkategori agak kritis, 158.887 hektar lahan berkategori kritis, 60.840 hektar berstatus sangat kritis, dan 352.215 hekar lahan berpotensial untuk menjadi kritis.
“Ke depan, kita berharap besaran jumlah lahan-lahan kritis itu dapat segera turun,” ujarnya.
Anton Wahono, yang dalam karir kepolisiannya sudah tiga kali bertugas di Pulau Bangka dalam pangkat dan jabatan yang berbeda, sangat berharap Bangka Belitung sangat berharap reklamasi bisa berjalan dan daerah ini pulih kembali.
“Mohon maaf kalau saya bicara ceplas-ceplos, karena saya bicara di sini untuk menjalankan amanat Undang-undang, demi Bangka Belitung juga ke depannya,” ungkapnya.
Dia berharap seluruh eks tambang secara bertahap bisa dipulihkan. Mengenai kewajiban reklamasi itu, dia akan membagi rata tanggung jawab kepada seluruh smelter dengan pembagian secara adil. Ukuran wilayah pertambangan, tak serta merta menjadi patokan. Apalagi, di depan peserta rapat Kapolda langsung mengungkap fakta kalau smelter tak murni seratus persen mendapatkan pasokan timah dari wilayah pertambangan sendiri.
“Apa penambang di sini menambang di IUP-nya sendiri? Ayo angkat tangan, siapa yang menambang di IUP sendiri?” tanya Kapolda kepada peserta rapat, dan tidak ada satupun yang menjawab. “Nah, tidak ada kan. Makanya, mari kita bersama-sama menjaga Bangka Belitung ini.”
Karena itu, sebagai dasar patokan kewajiban mereklamasi, Kapolda mengaku siap mengorek seluruh data ekspor yang telah dilakukan smelter. “Siapa yang mengekspornya paling besar, dialah yang paling besar tanggung jawabnya dalam reklamasi. Ini yang namanya prinsip keadilan,” tegasnya.
Terhadap program reklamasi ini, Kapolda sangat berharap akan mencapai keberhasilan. Dia memiliki target program reklamasi ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya di Indonesia. Demi cita-cita itu, kerjasama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Pertambangan akan dijalin. Keberadaan Bhabinkamtibmas yang tersebar merata di seluruh kelurahan, juga akan dioptimalkan.
Jenis tanamanpun sudah dipilih. “Terutama tanaman keras yang sifatnya menguntungkan masyarakat wilayah sekitar. Misalnya, durian, duku, manggis,” ujarnya. Untuk tanaman jangka pendek, akan menjadi selingan dengan menanam tomat, cabe, jagung, buah naga, dan lain-lain.
Sebagai langkah awal reklamasi, dikatakannya Polda Babel sudah menjalin kerjasama dengan PT Timah yang sudah dimulai beberapa waktu lalu dengan mereklamasi lahan eks tambang perusahaaan plat merah itu. “Itu percontohan, baru kita mulai. Luasnya baru lima hektar. Itu gaungnya besar sekali, apalagi kalau kita sudah mengerjakan seratus hektar,” ujar Kapolda seraya mengatakan, di pekan depan Menteri BUMN akan datang ke Babel (dewi)
