Muhammad Tito Karnavian
JAKARTA, kabarpolisi.com – Sebagian masyarakat saat ini cenderung mengartikan demokrasi sebagai kebebasan. Padahal ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipatuhi agar demokrasi berjalan tetap aman dan damai.
Pernyataan di atas disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian
di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (20/11/2017).
Menurut Kapolri, pada dasarnya demokrasi memiliki nilai-nilai positif, seperti adanya check and balances, yang akan menguatkan sistem kelembagaan pemerintahan. Dengan adanya hal itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan.
“Nah menghadapi situasi seperti ini, saya berpendapat bahwa stabilitas politik dan keamanan ini, konflik-konflik yang potensial terjadi harus dikelola, semua mekanisme penanganan konflik secara proaktif harus diaktifkan,” tuturnya.
Menurut jenderal bintang empat itu, Indonesia memiliki bangsa yang sangat beragam. Namun jika pihak yang mencoba
mengganggu keberagaman itu harus ditindak.
“Rule of law juga harus kita tegakkan, harus persuasif, tidak bisa, penegakan hukum harus tegas. Bukan kita anti-agama tertentu, anti-kelompok tertentu, nggak. Tapi siapa pun yang ganggu keberagaman dan kebinekaan, yang sudah kita nyatakan kita adalah bangsa yang beragam, berbeda suku, agama, dan ras,” kata lulusan terbaik Akademi Kepolisian Tahun 1987.
Menghadapi situasi seperti ini, kata mantan Kapolda Metro Jaya itu, bahwa stabilitas politik dan keamanan, konflik-konflik yang potensial terjadi harus dikelola. Semua mekanisme penanganan konflik secara proaktif harus diaktifkan.
“Demokrasi baik karena di dalamnya akan ada sistem yang kuat, adanya check and balances, pemerintah dikoreksi oleh rakyat, rakyat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan, arah bangsa ini sehingga pemerintah tidak otoriter. That’s fine. Idealnya seperti itu,” kata Tito Karnavian.
Namun, demokrasi juga dapat berdampak negatif jika diterapkan pada masyarakat yang didominasi lower class. “Dalam konteks ini, demokrasi cenderung diartikan sebagai kebebasan untuk berbuat apa saja,” katanya.
“Tapi persoalannya, yang perlu kita waspadai adalah demokrasi ini juga memiliki dampak negatif karena diterapkan pada masyarakat Indonesia yang masih didominasi oleh low class,” ujarnya.
Demokrasi akan berjalan baik, kata Tito jika masyarakatnya telah didominasi higher class. Dalam kategori ini, masyarakat akan memahami secara utuh konsep kebebasan berkumpul dan berserikat dalam berdemokrasi.
“Demokrasi yang baik kalau diterapkan di masyarakat yang didominasi oleh higher class karena mereka memahami demokrasi, mereka memahami hak-hak mereka, mereka memahami arti unjuk rasa, mereka memahami arti kebebasan berserikat dan berkumpul, namun diterapkan dengan masyarakat dengan didominasi lower class, mereka yang kurang terdidik, mereka yang secara ekonomi less fortunate, kurang beruntung, maka yang kita dikhawatirkan demokrasi diterjemahkan oleh mereka boleh berbuat apa saja,” kata jenderal kelahiran Palembang Sumatera Selatan itu.
Ben Ibratama Tanur
