Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Nurul Gufron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Kabarpolisi.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik rencana Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyatakan akan berkoordinasi terkait pengakuan Ismail Bolong.
Sebagaimana diketahui, Ismail Bolong merupakan mantan polisi di Kalimantan Timur yang mengaku memberikan setoran Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Setoran diberikan terkait tambang ilegal.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya akan membantu mengusut dugaan korupsi di sektor pertambangan.
“KPK tentu akan menyambut baik inisiasi Menkopolhukam untuk menyelesaikan kebocoran penerimaan negara dari sektor tambang atau sektor lainnya,” kata Nurul Ghufron dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (9/11/2022).
Ghufron mengaku KPK telah mengkaji persoalan tambang, khususnya batubara dan membantu perbaikan melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara).
Sebab, Ia berharap rantai bisnis batubara bisa berjalan lebih pasti, transparan, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Pemenuhan kebutuhan dalam negeri didahulukan dengan mematuhi DMO (Domestic Market Obligation),” ujar Ghufron.
Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan KPK menyambut baik rencana Mahfud MD menggandeng lembaga antirasuah membongkar kasus mafia tambang di Indonesia.
Ali menuturkan, KPK menilai pertambangan merupakan salah satu sektor yang menopang kebutuhan hidup banyak masyarakat, sumber energi pembangunan. Namun, di sisi lain sektor tersebut memiliki peluang besar terjadinya tindak pidana korupsi.
“(Sektor pertambangan) punya risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi,” ujar Ali Fikri.(Tri)
