Markus Nari Tersangka, Golkar Ngumpul

Markus Nari

JAKARTA, kabarpolisi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan politikus Golkar Markus Nari menjadi tersangka kasus e-KTP. Markus Nari anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar itu menjadi tersangka karena diduga menekan Miryam S Haryani, untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Meski Markus Nari jadi tersangka, Golkar belum bisa memberi sanksi apapun kepada Markus. Mengingat, baru sebatas tersangka dan belum berkekuatan hukum mengikat.

“Kami sudah ada sistemnya. Ada pakta integritas, dan ada juklak tentang sanksi, kalau sudah berkekuatan hukum tetap, langsung (diberhentikan), karena ada praduga tak bersalah itu,” Nurdin Halid

Pasca penetapan status tersangka tersebut, Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan elite Partai Beringin lain langsung berkumpul.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengatakan tujuan dikumpulkan para elite ini agar kasus e-KTP ini tak melebar.

Diakuinya, penetapan tersangka terhadap Markus juga berdampak secara psikologis terhadap kader Golkar lain.

Dampak secara psikologis dari para pengurus Partai Golkar pasti ada. Kemarin malam kita sudah diskusi dengan kawan-kawan termasuk Pak Ketum Setya Novanto, bahwa mudah-mudahan ini tidak semakin melebar,” kata Nurdin, di Istana Negara, Jakarta, Senin 5 Juni 2017.

Nurdin mengatakan, kasus Markus Nari tak pada substansi e-KTP yang saat ini tengah diproses KPK. Sehingga pihaknya mengaku tidak tahu persis, apa yang terjadi.

Namun, Golkar menghormati proses hukum terhadap Markus Nari. Namun, ia meminta, agar masalah ini tak dipolitisir. “Kalau KPK nya kami yakin obyektif, tapi di sekitar-sekitar itu kan bisa untuk politisasi,” lanjut Nurdin.

Alasan Nurdin membela koleganya itu karena Markus Nari hanya menjadi tersangka seorang diri. Sementara, Markus tak punya kepentingan untuk intervensi apalagi mengintimidasi Miryam Haryani agar mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) politisi Hanura tersebut.

BACA JUGA  Pimpin Rakernis, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho: Minta Jajaran Jaga Kepercayaan Masyarakat ke Polri

“Apa kepentingan dia menyuruh Miryam untuk mencabut BAP. Kepentingan dia apa. Sementara yang disebut dalam e-KTP bukan hanya dia sendiri,” katanya. (rizal/ucok)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.