JAKARTA, KABARPOLISI.COM – Sebanyak delapan anggota Polri yang terdiri dari perwira menengah dan brigadir di Sumatera Selatan diperiksa Propam Polri. Mereka kedapatan melakukan penyimpangan dalam proses rekrutmen polisi pada 2015. Kedelapan personel telah dibebastugaskan untuk mempermudah pemeriksaan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto menegaskan personel tersebut menggunakan beberapa modus untuk melancarkan aksinya. “Ada yang konvensional, orang yang nitip. Anak saya, cucu saya, saya titip kalau bisa bantu agar lulus,” kata Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu 2 April 2017.
Tak hanya itu, penyidik juga menemukan adanya panitia seleksi yang meminta uang kepada orang tua peserta. Peserta bisa diluluskan melalui fulus yang diberikan.
Rikwanto menduga pemberian uang dilakukan karena peserta tidak mengetahui nilai yang didapat ketika seleksi. Padahal, oknum yang meminta uang tak pernah menjalankan proses seleksi apa pun.
“Padahal dia ga kerja apa-apa. Kalau lulus Alhamdulillah jadi miliknya. Kalau tidak lulus ada yang dikembalikan, ada yang tidak. Itu modus-modus seperti itu yang sedang didalami oleh Propam. Kita harus tahu di belakang itu kapan waktunya, prospek seperti apa, dari mana sumbernya, siapa saja yang ikut nimbrung, itu sedang dalam pemeriksaan,” beber Rikwanto.
Sebelumnya, Kepala SDM Polri Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto sudah melaporkan kasus ini kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito yang bakal memuutuskan nasib kedelapan personel Polri itu.
“Untuk strata AKBP kewenangan Kapolri yang bisa memutuskan pergantian perwira,” ujar Arief.
Sumber kabarpolisi.com menyebutkan delapan anggota Polri ini akan dipecat dari Polri sesuai perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Namun belum ada tanggapan resmi dari pihak Mabes Polri mengenai informasi tersebut.
(dewi)
