Wakil Sekjen DPP Partai Hanura, Sayed Junaidi Rizaldi
JAKARTA, KABARPOLISI.COM – Terpilihnya Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menimbulkan polemik dibantah oleh Wakil Sekjen DPP Partai Hanura Sayed Junaidi Rizaldi.
“Apalagi yang mau diributkan? Terpilihnya Pak OSO sudah seusai aturan dan sesuai Tatib DPD RI. Yang ribut itu orang yang gak ngerti aturan main DPD RI,” kata Sayed saat dihubungi kabarpolisi.com tadi malam Rabu, 5 April 2017 di Jakarta.
Dedengkot aktivis gerakan mahasiswa 1998 itu mengaku, memang politik itu penuh dinamika dan itu hal biasa terjadi di wilayah politik, termasuk di DPD RI.
“Tidak ada aturan yang dilanggar Pak OSO. Apalagi Mahkamah Agung (MA) juga telah melantik beliau. Ini pertanda bahwa MA sudah mengkaji semua landasan hukum yang ada,” kata Ketua Umum Rumah 98 ini.
Pria kelahiran Riau yang masih keturunan
Habib ini menjelaskan, UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 juga tidak melarang adanya rangkap jabatan ketua DPD merangkap sebagai ketua umum partai politik.
“UU MD3 telas jelas mengatur semua jabatan yang ada di MPR, DPR, DPD, hingga DPRD. Saya yakin ini persoalan politis yang coba dibesar-besarkan,” jelas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPD periode 2014-2019 Gusti Kanjeng Ratu Hemas menegaskan, terpilihnya OSO sebagai ketua DPD tidak sah.
Menurut dia, terpilihnya OSO telah melanggar putusan MA. Hemas sebelumnya juga yakin MA tidak akan melantik OSO sebagai ketua DPD yang baru.
Namun, fakta bicara lain. MA akhirnya melantik OSO menjadi ketua DPD pada Selasa (4/4). Wakil Ketua MA Suwardi memandu sumpah jabatan pimpinan DPD. Usai dilantik, OSO bicara, MA sudah mendengar aspirasi DPD.
“Mana tahu, saya sendiri ‘pengantin’. Mau datang atau nggak, saya ya nggak tahu. Bahwa Anda mengatakan tadi MA tidak akan datang, kenyataannya datang. MA sangat mengerti keinginan DPD,” kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/4).
OSO menegaskan dirinya menjabat ketua DPD yang sah. Dia pun menepis dualisme kepemimpinan di DPD. “Mana mungkin (dualisme). Sudah selesai,” kata OSO.
Disinggung soal rangkap jabatannya sebagai ketua DPD dan ketua umum Partai Hanura, OSO menilai hal tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku.
OSO lalu membandingkan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga ketua umum PAN dan Ketua DPR Setya Novanto yang juga ketua umum Partai Golkar. “Saya kira sah-sah saja karena tidak ada UU yang melarang hal itu,” ujar OSO. (peri)
