DAERAH  

Mayoritas Masyarakat Sumbar Masih Ragukan Profesionalisme Kepolisian

Brigjen Pol Fakhrizal memberikan arahan pada Rakernis Fungsi Reserse Polda Sumbar (15/05/2017)

Padang, kabarpolisi.com – Kapolda Sumbar, Brigjen Pol Fakhrizal mengatakan, berdasarkan hasil survey lembaga serta laporan dari Propam ataupun Provost Mabes Polri, 80 persen pengaduan masyarakat masih menganggap kinerja fungsi satuan reserse kurang profesional. Hal ini diungkapkan Kapolda saat membuka secara resmi rapat kerja teknis (rakernis) Fungsi Satuan Serse Polda Sumbar, Senin (15/15) di Mapolda Sumbar.

“Rangkuman data itu benar, dan pengaduan keluhan masyarakat memang paling banyak di fungsi kinerja satuan reserse, selebihnya 20 persen lagi di kesatuan lain. Maka itu, melalui rakernis ini saya berharap dapat sebagai sarana bagi anggota untuk memperbaiki diri, meningkatan kemampuan dan penyamaan presepsi serta berbagi informasi,” terang Fakhrizal.

Selanjutnya Fakhrizal menjelaskan, Polda Sumbar yang telah berubah status menjadi tipe A, hal itu menurutnya, tidak hanya mengubah jabatan secara struktural namun tentu  harus dibarengi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Fakhrizal berharap, tidak ada pengecualian terhadap pelayanan fungsi satuan reserse dalam upaya penegak  hukum.

“Rakernis ini merupakan moment kita dalam berkomitmen menjalankan tugas penegak hukum untuk yang lebih baik. Sehingga kedepan keluhan masyarakat terhadap pelaksanakan kinerja khususnya perangkat fungsi reserse di jajaran Polda Sumbar dapat diminimalisir,” kata Kapolda.

Fakhrizal dalam sambutannya, berbicara tentang penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sebagaimana, hukum tetap ditegakkan prosedur pelanggaran tetap dipatuhi.

Dalam sambutanya Kapolda juga mengingatkan jajarannya untuk menjungjung tinggi hukum dan perundang – undangan dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum.

“Setiap aparat terpaku kepada segala aturan yang tertera di kitab-kitab hukum baik mengadung hukum materil maupun moril. Namun memang itulah esekuensi positif di negara kita. Para penyidik, penutut umum, dan hakim cenderung mengunakan penegakan legalistik dalam penangganan suatu perkara,” bebernya.

Lebih lanjut Fakhrizal mengatakan, penegakan hukum yang relatif bertujuan menjamin kepastian hukum dengan landasan segala administrasi yang berlaku. Hal itu, katanya, berdampak positif sebab penegak hukum juga diawasi oleh pengawas internal dan sebagai patokan ketentuan harus sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai acuan.

“Dampak keadilan yang terdapat hukum dalam prosedur inilah yang kemudian berbenturan dalam keadilan di tengah-tengah masyarakat. Namun, di suatu sisi sebagian masyarakat menyalahkan penegak hukum karena bahwa seolah-oleh penegak hukum hanya berani kepada masyarakat yang lemah sementara disisi lain penegak  hukum tidak ada yang salah dari proses penegak hukum itu sendiri karena sesuai dengan aturan yang tertulis,” cetusnya.

Fahrizal kembali mengigatkan jangan sampe kewenangan diskresi yang melekat pada para penyidik kepolisian disalah gunakan. Sebab lanjutnya, semua keputusan penyidik harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Para penyidik dan penyidik pembantu yang memiliki diskresi kepolisian juga tidak serka merka digunakan seenaknya. Hukum itu bersifat dinamis dan berkembangan sehingga kewenangan itu juga dibuat aturan sesuai dengan aturan dan tidak disalahgunakan serta  keputusan harus dapat ditanggung jawabkan,” sambung Fakhrizal.

Maka itu, Kapolda menghimbau agar  para anggota terus tingkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam proses penegakan hukum. Karna menurutnya, penegakan hukum harus profesional, transparan, dan akuntabel serta tidak diskriminasi, selalu memperhatikan keadilan di tengah masyarakat dan tidak ada rekayasa hukum. (Muhammad Rizky & Irwanda Saputra)

Editor : Cecep Handoko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.