Penebang Kayu Hutan Lindung Nagari Gurun Sebut nama Riski

  • Bagikan

LIKO – Kasus hutan lindung Nagari Gurun Kecamatan Harau kabupaten Limapuluh Kota sudah bergulir ke ranah hukum dan alhasil dua terdakwa di tetapkan satu dari dari terdakwa tersebut adalah Adi Nakasri yang juga merupakan adik kandung dari wakil Bupati Lima Puluh Kota.

Menariknya dalam video yang berdurasi 2 menit 6 detik tentang kasus hutan Lindung di bukik Gombak nagari Gurun kecamatan Harau tersebut, seorang tukang (penebang kayu) menyebut nama Riski kepada petugas saat ditanya siapa yang menyuruh menebang batang kayu di kawasan hutan lindung ini.

Pihak KPLH Agam Raya, Andi Junaidi, S.IP.MH. di ruang kerjanya, Kamis (26/8), menjelaskan kepada wartawan, dalam video yang direkam oleh teman saya itu adalah benar dirinya saat di TKP (bukik Gombak nagari Gurun, kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota). Saat turun ke lapangan kami menangkap seorang tukang sinsaw sedang beroperasi menebang kayu di TKP yang dimaksud, dan menanyakan atas perintah siapa melakukan tebang tebas ini. .

“Tukang sinsaw menyebut nama seorang pemilik travel, Riski. Selanjutnya tukang sinsaw langsung kami bawa ke Polres 50 Kota dan diserahkan ke penyidik. Terlepas dari semua itu kami tidak mengetahui lagi, karena tugas negara kami sudah selesai. Terkait nama Riski kami tidak mengetahui secara detail, Riski yang dimaksud,” ujar Andi.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati kabupaten Limapuluh Kota telah memutuskan vonis terhadap terdakwa satu tahun tiga bulan dan hukuman percobaan terhadap terdakwa, yang hingga kini menjadi tahanan rumah.

Terpisah,aktifis Luak 50, Wisran sangat berharap kepada pihak penegak hukum agar mengusut kembali nama yang di sebut oleh tukang penebang pohon di hutan lindung nagari Gurun Kecamatan harau,supaya tidak menjadi ganjal di mata publik siapa sosok Riski yang di sebut-sebut itu,”kata Wisran.

Menurut Wisran, berdasarkan peta kawasan hutan sesuai SK Menteri Kehutanan No. 35 tahun 2013.Dan kalau benar Lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung, tentu ada izin dari Kehutanan dan kalau tidak ini adalah sebuah tindakan indikasi perbuatan melawan hukum”terang Wisran yang juga putra daerah nagari Situjuah itu.

Polda Sumbar Turun

Sementara itu sumber Kabarpolisi.com di Polda Sumbar sudah turun ke lokasi. “Kami sudah turunkan tim. Semua yang terlibat pasti kami proses, ” kata sumber.

Undang-undang hutan lindung Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan mengancam setiap orang yang melakukan penebangan liar di kawasan hutan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000.

Seorang tokoh masyarakat berharap pihak berwajib mengusut tuntas kasus ini. “Siapa pun yang terlibat proses. Tak peduli jabatanya apa. Semua orang sama di muka hukum, ” Tegasnya.

LSM AMPERA KE KAPOLRI

Sementara itu Edward Bendang Koordinator LSM Ampera sedang berada di Jakarta untuk melaporkan kegiatan ilegal logging di Kabupaten 50 Kota. “Saya akan ke Mabes Polri dan ke Kejaksaan Agung,” katanya.

Wartawan senior Sumbar ini mengaku gelisah dengan maraknya ilegal logging di Sumatera Barat khususnya Kabupaten 50 Kota. “Ngeri-ngeri sedap” katanya tertawa.

Sumber yang dekat dengan Wakil Bupati membantah keterlibatan Wakil Bupati dalam ilegal logging. “Yang nama Riski itu banyak. Jadi kami tidak yakin itu Wakil Bupati. Janganlah kita saling menyebar fitnah,” kata sumber yang dekat Wakil Bupati. (Yudi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *