DAERAH  

PT Sentra Dapur Mandiri 6000M2 Di Mertoyudan Kabupaten Magelang Terbukti Belum Kantongi PKKPR dan Akui IPAL Tak Layak

Kabarpolisi.com – Magelang, Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Aduan dan Pengenaan Sanksi Administratif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang terhadap PT Sentra Dapur Mandiri (SDM) yang berlokasi di Dusun Klegen, Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah mengungkap sejumlah fakta terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup perusahaan dengan luas lahan 6000 meter persegi tersebut.

Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Kalpataru Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang pada Selasa, 17 November 2026 sebagai tindak lanjut aduan masyarakat melalui http://lapor.go.id Nomor 10653326 tanggal 2 Oktober 2026 dan Keputusan Kepala DLH Nomor 100.3.3.7/5/11/2026 tentang Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah.

Rapat yang dipimpin langsung oleh kepala dinas DLH kabupaten Magelang dihadiri oleh unsur DPMPTSP, DPUPR, Disperinaker, Satpol PP sebagai penegak Perda, Jajaran Pejabat DLH, Camat Mertoyudan, Pemerintah Desa Donorojo, Pelaku Usaha PT SDM, serta media nasional yang diundang resmi sesuai surat DLH Nomor B/700.1.2.4/420/2026.

Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara resmi Nomor 600.4.17.2/2794/11/2026 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Dr. Nanang Triagung Edi Hermawan, S.T., M.T. dan pelaku usaha Ani Antari Hanafi, S.TP.

Belum Miliki PKKPR, 13 Persen Lahan Masuk Kawasan SP2 Candi Borobudur

Berdasarkan Berita Acara tersebut, DPMPTSP Kabupaten Magelang sebagai pintu perizinan dasar mengungkapkan bahwa PT Sentra Dapur Mandiri hingga saat ini belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Dalam poin A.1 disebutkan pelaku usaha menyampaikan bahwa proses pengurusan PKKPR akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin A.3 menyebutkan pengajuan PKKPR sedang dalam proses pemrosesan oleh DPUPR Kabupaten Magelang.

Fakta lain disampaikan DPUPR Kabupaten Magelang. Berdasarkan informasi kesesuaian tata ruang, lokasi kegiatan berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang dan RTRW Provinsi Jawa Tengah sebagian berada pada kawasan permukiman perkotaan dan hortikultura, serta sekitar 13 persen dari lokasi kegiatan berada dalam kawasan SP2.

BACA JUGA  Muklisin Apresiasi Dedikasi AKBP Hidayat Perdana, Sambut Kapolres Baru AKBP Rooy Noor

Kawasan SP2 merupakan kawasan penyangga Cagar Budaya Candi Borobudur yang pengaturannya sangat ketat. Atas temuan tersebut, pelaku usaha diminta mengajukan permohonan rekomendasi kepada pihak Museum dan Cagar Budaya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Dengan belum dimilikinya PKKPR, maka secara administratif PT SDM belum memenuhi syarat dasar untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Lingkungan di sistem OSS secara sempurna. Kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan dikenakan pelanggaran Peraturan Pemerintah Daerah serta berpotensi dikenakan sanksi penertiban dan penghentian kegiatan sementara oleh Satpol PP.

Akui IPAL dan TPS B3 Belum Terbangun, Tetap Buang Limbah Pakai Pipa Paralon

Menjawab pertanyaan terkait kesesuaian Persetujuan Lingkungan dengan kondisi riil di lapangan, perusahaan mengakui dalam forum resmi tersebut bahwa saat ini sedang melaksanakan perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta pembangunan Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Hal tersebut tercantum dalam poin A.6 dan A.7 Berita Acara. Pelaku usaha juga mengajukan permohonan penambahan jangka waktu pelaksanaan sanksi administratif, khususnya untuk pemenuhan kewajiban penyusunan Perubahan Dokumen Lingkungan.

Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa selama ini PT SDM beroperasi dengan sistem pengelolaan limbah yang belum sesuai ketentuan. Tidak memiliki IPAL yang layak, tidak memiliki TPS Limbah B3, dan membuang air limbah tidak melalui area resapan yang semestinya.

Secara regulasi, melakukan pembuangan limbah langsung ke sungai, perusahaan melanggar Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana Pasal 104. Sementara tidak melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan merupakan pelanggaran terhadap PP Nomor 22 Tahun 2021.

BACA JUGA  Kapolresta Magelang Pimpinan Sertijab Empat Pejabat Strategis, Kompol Eko Mardianto Promosi Ke Polda Jateng

Pemdes Donorojo Sampaikan Kolam Ikan Pernah Keracunan

Pemerintah Desa Donorojo menyampaikan fakta lapangan bahwa dulu pernah ada kejadian kolam ikan milik warga yang mengalami keracunan akibat terpapar limbah dari kegiatan PT SDM. Masyarakat Dusun Klegen juga pernah mengeluhkan limbah cair dan bau menyengat dari aktivitas dapur industri tersebut.

Pemerintah Desa Donorojo menegaskan bahwa persoalan tersebut sudah diselesaikan secara musyawarah antara pihak perusahaan dengan warga terdampak.

Fakta menarik yang terjadi dan diakui pelaku usaha PT SDM secara terbuka di forum, Meskipun sudah ada sanksi administratif dari DLH kabupaten Magelang, Selama ini pihak PT SDM masih membuang Limbah langsung ke sungai menggunakan pipa paralon.

Kesepakatan Semua Pihak: 60 Hari Wajib Tuntaskan Semua Perizinan dan IPAL Berfungsi Sebagaimana Mestinya

Dalam kesepakatan akhir Berita Acara, tercapai kesepakatan bersama dari semua pihak baik dari instansi pemerintah Daerah kabupaten Magelang terkait yaitu DLH kabupaten Magelang ,DPMPTSP, DPUPR, Disperinaker, Satpol-PP (pihak penegak Perda), Pemerintah kecamatan Mertoyudan, Pemerintah Desa Donorojo dan PT Sentra Dapur Mandiri sebagai pelaku usaha.

Semua pihak sepakat bahwa dalam waktu 60 hari kalender, PT SDM wajib memenuhi semua perizinan yang berlaku dan melakukan perbaikan IPAL agar berfungsi sebagaimana mestinya sesuai baku mutu lingkungan hidup.

Empat poin kesepakatan yang wajib dilaksanakan adalah:

1. Pelaku usaha wajib menindaklanjuti seluruh kewajiban dalam penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan dan jangka waktu yang disepakati bersama.

2. Pelaku usaha wajib menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut kepada DLH Kabupaten Magelang sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.

3. Segera menyelesaikan pembangunan area resapan air limbah dalam jangka waktu 10 hari dan melakukan pembuangan air limbah melalui area resapan, bukan melalui pipa paralon ke sungai.

BACA JUGA  Sosialisasikan Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 dan Bagikan Helm SNI, Satlantas Polres Kampar Sambangi SMA Negeri 1Tapung Hilir

4. Menuntaskan pengajuan Persetujuan Teknis Andalalin kepada Dinas Perhubungan dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada DLH serta rekomendasi Museum dan Cagar Budaya yang saat ini masih dalam proses.

Kesepakatan 60 hari ini menjadi komitmen bersama antara pemerintah, penegak Perda, dan pelaku usaha untuk memastikan PT SDM patuh terhadap seluruh regulasi tata ruang, lingkungan hidup, dan Perda Kabupaten Magelang.

Sebagai media yang diundang resmi oleh DLH kabupaten Magelang, Bersama jaringan media nasional lainnya akan terus melakukan kontrol sosial secara profesional dan proporsional untuk mengawal realisasi komitmen 60 hari tersebut.

Apakah dalam 10 hari ke depan pembangunan area resapan benar-benar terealisasi dan dalam 60 hari ke depan seluruh kewajiban perizinan dan perbaikan IPAL yang berfungsi sebagaimana mestinya diselesaikan, atau justru akan berujung pada tindakan tegas penyegelan oleh Satpol PP Kabupaten Magelang demi menjaga kelestarian lingkungan hidup di Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Tim Redaksi