RUU Perampasan Aset Sudah Selesai Dibahas di DPR, Ini 10 Poin di Dalamnya

Kabarpolisi.com – Jakarta, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah selesai dibahas di DPR.

“Alhamdulillah, atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” ujar Habiburokhman dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ada 10 poin utama yang dimuat dalam RUU Perampasan Aset ini, meliputi soal jaminan RUU ini melindungi HAM, hingga soal ruang lingkup RUU ini.

Ruang lingkup RUU ini merentang dari pidana penipuan hingga perdagangan. RUU ini juga mengatur pembagian kewenangan dalam penindakan perampasan, perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, pengembalian aset ke korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan penerapan teknologi.

Habiburokhman melapor, Panja Komisi III DPR telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah RUU melalui pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berjumlah 397. “Yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18,” tuturnya.

Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR dikatakannya terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat dan para ahli. Berikut sejumlah hal yang menjadi pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset.

1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.
3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
10. 10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
11. Pengerjaan RUU Perampasan Aset dipercepat Habiburokhman mengatakan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan rampung pada bulan November tahun ini. Oleh karenanya, Komisi III DPR terus menggelar rapat di masa reses ini soal RUU Perampasan Aset. Adapun awalnya, RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung pada Desember 2026. “Jadi kalau kemarin itu kita bilang 15 Desember ya, takutnya berlarut-larut pembahasan, maka kita mulai, bahkan kemarin RDPU teman-teman sendiri dari dua minggu yang lalu kita sudah mulai. Jadi kita mau gaspol, supaya tuntutan masyarakat agar undang-undang ini segera disahkan bisa segera terwujud,” jelas Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

BACA JUGA  Polri Dalami Dugaan Penyelundupan Cip Nvidia Indonesia ke China

Source:kompas.com
Editor : tri