Tindak Lanjuti Instruksi Presiden, Kapolri Perintahkan Bareskrim dan Baintel Identifikasi dan Tindak Tambang Ilegal

Kabarpolisi.com – Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai bergerak mendata serta menginventarisasi seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di tanah air. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan minimal 70 persen hasil kekayaan tambang Indonesia dapat dinikmati oleh negara.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa proses pendataan ini akan melibatkan dua satuan utama, yakni Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Pemetaan tersebut bertujuan mengidentifikasi perusahaan tambang yang harus menjadi prioritas pengawasan sekaligus menindak tegas praktik pertambangan ilegal.

“Dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam, nanti kami akan data mana yang harus menjadi prioritas,” ujar Jenderal Suyudi usai menerima audiensi Kepala Badan Komunikasi (Kabakom) Syahganda Nainggolan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menyebutkan bahwa percepatan penertiban sektor pertambangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah menghormati hak-hak hukum pelaku usaha yang patuh aturan, namun penindakan tegas akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan.

Sebelumnya, arahan tegas mengenai tata kelola pertambangan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, Presiden menginstruksikan para menteri terkait, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar memastikan seluruh IUP memberikan porsi manfaat minimal 70 persen bagi negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa apabila diperlukan, pemerintah membuka opsi untuk menguasai saham perusahaan tambang. Meski demikian, pihak investor tetap diperbolehkan menanamkan modal apabila pemerintah membutuhkan dukungan pendanaan. Setelah modal investasi tersebut kembali, mayoritas keuntungan pengelolaan sumber daya alam wajib dinikmati oleh bangsa Indonesia.

BACA JUGA  Polri Dalami Dugaan Penyelundupan Cip Nvidia Indonesia ke China

Selain pembagian porsi keuntungan dan pendataan perusahaan oleh Polri, pemerintah juga akan mewajibkan seluruh aktivitas ekspor hasil tambang dilakukan melalui satu pintu lewat lembaga yang ditunjuk negara guna mencegah kebocoran penerimaan.

Tri