DAERAH  

Siapa Aktor Dibalik Pemilihan Kades Serentak Kabupaten Rohil?

Kalna Surya Siregar, SH

ROHIL, kabarpolisi.com – Kalna Surya Siregar, SH selaku Ketua LBH MAHATVA menanggapi terkait beredarnya di media sosial Surat Edaran Ketua Tim Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Se-Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 14.1/PILPENG-II/2017/03 Tentang Persyaratan Administrasi Bagi Bakal Calon Penghulu tertanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Tarmizi, AMP dan Dino Predi, SSTP, MSi. sebagai Ketua dan Sekretaris Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Se-Kabupaten Rokan Hilir. 

Yang mana pada lembar pertama huruf m pada pokoknya mengatur tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik dan lembar ke-2 angka 13 pada pokoknya mengatur bakal calon penghulu menyampaikan kelengkapan dokumen administrasi persyaratan Surat Keterangan dari Pejabat Pemerintah dan Surat Pernyataan tidak menjadi Anggota dan Pengurus Partai Politik selama 3 tahun terakhir.

“Bahwasanya peraturan tersebut tidak layak untuk diterbitkan karena bertentangan dengan Pasal 33 UU No. 6/2014 Tentang Desa, PP No. 43/2014, Pasal 32 & 33 Perda Rohil No. 9/2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhantian Penghulu,”tuturnya kepada kabarpolisi.com, Jum’at (28/07)

Lebih anehnya lagi, Kalna menyebutkan dalam surat edaran tersebut, ada dimasukkan (Perda No. 9/2015) sehingga masyarakat menganggap seolah-olah kedua poin tersebut mengacu pada Perda. Padahal tidak demikian yang diatur dalam Perda, hal itu dapat dilihat dalam Pasal 32 Perda No. 9/2015, Permendagri No. 112/2014, PP No. 43/2014, UU No. 6/2014; Dengan demikian Ketua Tim Monitoring telah melakukan penyesatan dan penyelundupan hukum.

Hal ini tidak etis dan melampaui kewenangan sebagaimana dimaksud dalam UU Aparatur Sipil Negara. Oleh karenanya Bupati Rokan Hilir harus bertindak tegas terkait surat edaran tersebut dan selanjutnya mengganti Ketua tim Monitoring Pilpeng serentak karena telah menyesatkan masyarakat. “Negara ini Negara hukum, bukan berdasarkan kekuasan belaka. Jadi segala kebijakan harus berdasarkan hukum dan jangan sampai menciderai hati nurani rakyat, ” katanya.

Memang benar bahwa dalam Pasal 33 huruf m UU Desa menyatakan calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah. Sedangkan Perda No. 9/2015 tidak ada mengatur mengenai lembar pertama huruf m dan lembar ke-2 angka 13 surat edaran tersebut.
“Pertanyaannya adalah darimana datangnya aturan yang dibuat Tim Monitoring tersebut?,”tutur Kalna

Diduga ada Aktor di balik terbitnya edaran ini. Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maladministrasi, melanggar HAM, dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa; Oleh karenanya kami menghimbau kepada Pemkab Rohil kiranya dapat memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki. (tupang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.